JAKARTA (SURYA24.COM)- Dalam dunia kerja, upah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Upah yang adil dan layak menjadi tujuan utama dalam sistem ketenagakerjaan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat konsep skala upah dan Upah Minimum Regional (UMR) yang bertujuan untuk menjaga standar penghasilan yang wajar bagi pekerja. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lebih rinci mengenai skala upah dan UMR, serta mengapa mereka penting bagi dunia kerja.

I. Pengertian Skala Upah

Skala upah merujuk pada sistem yang digunakan untuk menentukan tingkat upah berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti pendidikan, pengalaman, dan kemampuan kerja pekerja. Dengan adanya skala upah, perusahaan dapat mengukur kualifikasi dan kontribusi pekerja dalam menentukan besaran upah yang diterima. Hal ini membantu memastikan bahwa upah yang diberikan sesuai dengan nilai yang dihasilkan oleh pekerja.

II. Pentingnya Skala Upah

Keadilan dan Kesetaraan: 

Skala upah membantu memastikan bahwa pekerja dengan kualifikasi dan kemampuan yang sama mendapatkan upah yang setara. Ini menghindari ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem upah.

Mendorong Peningkatan Kualifikasi: 

Dengan adanya skala upah, pekerja didorong untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan kerja mereka. Dalam rangka mendapatkan upah yang lebih tinggi, pekerja akan termotivasi untuk meningkatkan pendidikan, melanjutkan pelatihan, dan mengembangkan keahlian yang relevan.

Produktivitas yang Lebih Tinggi: Skala upah yang tepat dapat mendorong produktivitas yang lebih tinggi di tempat kerja. Ketika pekerja merasa dihargai dan dihargai secara finansial, mereka cenderung bekerja lebih efisien dan berkualitas.

III. Pengertian Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam suatu wilayah tertentu. UMR bertujuan untuk melindungi pekerja dengan menetapkan tingkat upah terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja mereka.

IV. Pentingnya Upah Minimum Regional (UMR)

Standar Kehidupan yang Layak: UMR bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan. UMR membantu mencegah eksploitasi pekerja dengan menetapkan ambang batas upah minimum yang wajar.

 Perlindungan Pekerja yang Rendah Kualifikasi: UMR memberikan perlindungan khusus bagi pekerja dengan kualifikasi rendah yang mungkin rentan terhadap praktik upah yang tidak adil. Ini memastikan bahwa mereka mendapatkan setidaknya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja yang tinggi.

Mencegah Persaingan yang Tidak Sehat: Dalam beberapa sektor industri, pengusaha cenderung menurunkan upah pekerja untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan mereka sendiri. UMR dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara perusahaan dalam upaya untuk menekan upah. Dengan menetapkan UMR, pemerintah memastikan bahwa ada batasan minimum yang harus dipenuhi oleh semua pengusaha.

Merangsang Pertumbuhan Ekonomi yang Seimbang: UMR juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dengan memberikan penghasilan yang layak kepada pekerja, UMR mendorong konsumsi domestik yang dapat meningkatkan permintaan dalam perekonomian. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah serta mengurangi kesenjangan sosial.

Lebih dari 1 Tahun

Pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun maka penggajiannya dilakukan dengan skala upah, bukan lagi upah minimum.  Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi. "Struktur dan skala upah digunakan perusahaan sebagai pedoman untuk menetapkan upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih," kata Sanusi kepada Kompas.com, Sabtu (17/6/2023). 

Dengan adanya skala upah ini maka mereka yang bekerja lebih dari satu tahun, seharusnya mendapatkan gaji lebih besar dibandingkan upah minimum baik UMR atau UMP yang ditetapkan. Aturan terkait skala upah ini terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Selain itu, disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. UMR untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun Sanusi mengatakan, upah minimum seharusnya hanya diberikan untuk pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun. 

"Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan," kata dia. 

Sanksi bagi perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah upah minum yakni sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Serta dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. 

   Sanksi soal pengupahan 

Sanusi mengatakan, jika terdapat perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari satu tahun dan menggajinya tanpa menggunakan skala upah, maka perusahaan tersebut bisa mendapatkan teguran hingga sanksi berat. Meski demikian, menurutnya Kemnakaer saat ini masih berupaya terus melakukan pembinaan mengenai aturan ini. 

Ia menjelaskan, pada prinsipnya upah minimum dimaksudkan untuk melindungi pekerja atau buruh agar upahnya tak dibayar terlalu rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Dirinya mengatakan, jika masyarakat memiliki masalah terkait pengupahan, maka bisa mengadukan hal tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Serta bisa melakukan pengaduan melalui call center Kemenaker di nomor 1500630. 

Kesimpulan:

Skala upah dan Upah Minimum Regional (UMR) memiliki peran penting dalam menjaga standar penghasilan yang adil bagi pekerja. Skala upah membantu memastikan bahwa upah yang diterima oleh pekerja sebanding dengan kualifikasi dan kontribusi mereka. Sementara itu, UMR melindungi pekerja dengan menetapkan ambang batas upah minimum yang harus diberikan oleh pengusaha. Kedua konsep ini membantu menciptakan kondisi kerja yang adil, mencegah eksploitasi pekerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Penting bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memahami dan menghormati skala upah dan UMR guna menciptakan lingkungan kerja yang berkeadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak terlibat.***