DUMAI (Surya24.com) - DPRD Kota Dumai menerima ratusan aksi massa demo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Menolak Kenaikan BBM (AMPERA MENIKAM) di Gedung DPRD Kota Dumai, Kamis (8/9/22).

Ampera Menikam terdiri dari KNPI Dumai, HMI, GMKI, Pujakusuma, LLMB, Pekat IB, Bapera, Serikat Pekerja Rumpun Melayu Industri Indonesia (SPRMII), Komunitas Mata Elang, dan Arifal P Komuniti.

DPRD Dumai menyikapi dan mendukung aksi para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM tersebut. Selain menyerap aspirasi para pendemo, para wakil rakyat itu mengaku akan menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat.

Hal ini dapat dirasakan oleh massa yang menolak kenaikan BBM saat Ketua DPRD Kota Dumai, Wakil DPRD dan anggota DPRD menerima ratusan massa yang berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Dumai.

Anggota DPRD Kota Dumai, Hasrizal dari Fraksi PAN menyatakan ini patut didukung, karena ternyata ada masyarakat yang perhatian terhadap kondisi ini.

" Kita telah mendengar aspirasi masyarakat diberbagai Provinsi di Indonesia terjadi unjuk rasa dan muaranya pasti ke kantor Dewan. Hari ini di Dumai ada bermacam-macam organisasi yang terhimpun disini menyuarakan menolak kenaikan BBM. Ternyata masyarakat Dumai masih ada hati nurani untuk perjuangan aspirasi. Kami pasti akan mendukung aspirasi ini dan akan kami follow up hingga ke Provinsi, " tegas Hasrizal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Dumai dan sejumlah fraksi yang hadir pada saat itu akan menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Hasrizal mengatakan, untuk memperjuangkan aspirasi ini para anggota DPRD Kota Dumai siap untuk memperjuangkan hal ini mulai dari Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

" Kita akan upayakan untuk hal ini dan Dumai tetap bersuara, kalau perlu hingga ke Pemerintah Pusat, " ujarnya.

Sementara itu, salah seorang juru bicara massa aksi, Rahmad menegaskan kedatangan massa aksi hanya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung dengan Wakil Rakyat terkait dengan lonjakan Harga BBM yang dinilai menindas rakyat.

Adapun isi dari Fakta Integritas itu adalah:

1. Meminta Pemerintah Pusat untuk segera merancang RUU MIGAS

2. Meminta Pejabat Daerah Eksekutif Kota Dumai untuk menolak dengan tegas Kenaikan BBM bersubsidi dibuktikan tanda-tangan

3. Mendesak pihak aparat penegak hukum khususnya diwilayah Kota Dumai untuk memberantas seluruh mafia Migas

4. Meminta transparansi Pemerintah Provinsi Riau terkait Perda No. 15 Tahun 2018 Pasal 24 Poin 1 (satu) dan 2 (dua).

“Kami meminta dan mengharapkan agar kinerja wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat mampu memperjuangkan hak rakyat dan nasib rakyat dengan kedaaan ekonomi yang sulit saat ini,”ujarnya berorasi.(Inf/DPRD Dumai)