PANTAU JAKARTA-  Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan  Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang secara terbuka bersedia menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar bila dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) memantik perpecahan di internal kader beringin.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, keinginan Bahlil dan Luhut menjadi caketum Golkar mengejutkan masyarakat, lantaran hingga saat ini rencana Munaslub Golkar belum ada pernyataan resmi.

Menurutnya, keinginan LBP dan Bahlil patut dipertanyakan. Pasalnya, pergantian Ketum Partai Golkar baru akan dilakukan pada 2024 mendatang.

“Jadi, keinginan menjadi Ketua Umum Golkar melalui Munaslub tentu layak dipertanyakan motivasinya. Apakah semata ingin menyelamatkan Golkar atau untuk menyelamatkan diri pasca-2024,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/7).

Jamiluddin menambahkan, keinginan LBP dan Bahlil menjadi caketum Partai Golkar dan munculnya desakan Munaslub menjadi pertanda adanya kepentingan besar di balik dua isu tersebut.

“Karena itu, mendesak Munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto tentu ada agenda politik tersembunyi,” ucapnya.

Sebab, kata Jamiluddin, memaksakan Munaslub pada 2023 tentu tidak menguntungkan bagi Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.

“Golkar tidak akan sempat melakukan konsolidasi bila Ketua Umumnya harus diganti pada tahun politik ini,” ujarnya.

 “Hal itu bisa jadi akan semakin menurunkan elektabilitas Golkar. Tentu ini berbahaya bagi Golkar, terutama dalam menambah kursi di DPR RI,” demikian Jamiluddin. 

Bukan Bagian Golkar

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ternyata sudah bukan bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu. Fakta ini diungkap langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Samsul Hidayat dalam menanggapi keinginan Bahlil menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

“Bahlil bukan lagi kader Golkar. Dan dia juga sudah mengakui tidak lagi menjadi bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu,” tegas Samsul kepada wartawan, Senin (24/7).

Bahlil, katanya, juga telah mengakui bahwa dirinya sudah keluar dari Golkar. Adapun kehadirannya dalam kabinet juga bukan atas usulan partai yang dipimpin Airlangga Hartarto. Melainkan dari kalangan profesional sebagaimana diakui sendiri oleh Bahlil kala itu.

Selain pengakuan tersebut, sikap Bahlil juga tidak mencerminkan diri bahwa dia adalah kader Golkar. Sebab, kader Golkar tidak sepantasnya mengaku-ngaku siap mencalonkan diri sebagai ketum di saat gelaran musyawarah nasional (munas) masih jauh.

“Tapi masak bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong. Kita juga sebagai kader tidak mau dipimpin sosok yang bukan berasal dari kader Golkar,” tegas Samsul sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik rmol.id. ***